Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaaan Pemberian Upah Minimun Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Martin, Donni (2022) Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaaan Pemberian Upah Minimun Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201204_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201204_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaiamana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kedua, Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam pengawasan pemberian UMK oleh perusahaan? Ketiga, Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada perusahaan swasta di Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap upah minimum di Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan upah minimum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap perusahaan swasta di Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pemberian upah minimum kota pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian sosiologis. Yang menjadi sempel dalam penelitian ini adalah tiga orang Pegawasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Satu orang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Sebagai Kepala Dinas ditetap menggunakan metode sensus. Satu orang Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ditetapkan menggunakan metode sensus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Pustaka. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap upah minimum Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, yang padahal upah minimum tersebut merupakan proses kajian yang memakan waktu dan biaya yang mahal, namum implementasinya upah minimum tidak diawasi dengan baik, yang seharusnya penyimpangan-penyimpangan itu tertutupi. Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Cipta Kerja Pasal 81 angka 25, bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh

Actions (login required)

View Item