Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Jaya, Dio Aditya (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201146_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201146_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian dalam ini adalah : Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain pakaian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? Kedua, Apakah hambatan di dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain pada pakaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertama, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain pakaian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kedua, Untuk mengetahui hambatan di dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain pakaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian hukum ini dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan Pustaka yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Desain Industri. Penelitian ini menyimpukan bahwa Pertama, agar pendesain dapat memperoleh perlindungan preventif Desain Industri harus bersifat baru kemudian pemegang hak harus mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berdasarkan Pasal 10-15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000, Jika ada pelanggaran maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 54. Kedua upaya yang dapat dilakukan pendesain jika telah mempunyai Hak Ekslusif, pendesain berhak menjalankan haknya dan melarang siapapun yang tidak memiliki izin yang berpotensi merugikan hak pendesain, kemudian apabila masih ada yang melanggar hal tersebut pendesain dapat melakukan gugatan ke pengadilan niaga terhadap tergugat berdasarkan Pasal 46.

Actions (login required)

View Item