Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Lubis, Dela Rahma Disa (2022) Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201005_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?; Kedua,Bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya?. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mejelaskan dan menganalisis pelaksanaan peraturan tersebut; Kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaannya. Metode penelitiaan: Pertama, penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian adalah Polresta Pekanbaru; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya dengan masih adanya 20 kasus pelaksanaan unjuk rasa tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Faktor penghambatnya adalah: Pertama,Faktor aparat/ penegak hukum, yaitu Kurangnya jumlah personil kepolisian di lapangan sehingga dalam beberapa kasus unjuk rasa yang dilaksanakan tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan sering mengalami kendala dalam upaya pembubarannya serta kurangnya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas kepolisian dilapangan sehingga pembubaran terhadap unjuk rasa tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan terkadang menimbulkan konflik antara petugas dan massa pengunjuk rasa; Kedua, Faktor masyarakat, yaitu: Kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan prosedur penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan unjuk rasa, syarat – syarat dan kewajiban kepemilikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan unjuk rasa ; Ketiga, Faktor sarana dan prasarana, yaitu minimnya anggaran Polresta Pekanbaru. Upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat adalah: Pertama, Menambah jumlah personil kepolisian di lapangan terhadap pelaksanaan unjuk rasa tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan serta mengutamakan upaya persuasif dalam penanganan dan penindakan unjuk rasa tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan ; Kedua, melaksanakan pendidikan masyarakat terkait segala peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai unjuk rasa; Ketiga, meningkatkan anggaran Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Actions (login required)

View Item