Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Cv.Prima Wira Agung Di Kabupaten Kampar

Verdian, Andre (2022) Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Cv.Prima Wira Agung Di Kabupaten Kampar. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201171_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201171_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Undang Undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di kabupaten Kampar untuk saat ini masih belum terealisasi, fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, kasus Perselisihan Hubungan Industrial masih marak terjadi di Riau khusus Nya didaerah Kabupaten Kampar. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di CV.Prima Wira Agung? Kedua, Apakah factor yang menghambat pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di CV.Prima Wira Agung ? Ketiga, apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan UU no 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di CV. Prima Wira Agung? Hasil penelitian ini dapat dijelaskan Pelaksanaan Undang Undang no. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Kampar hampir sudah berjalan efektif. kurangnya ketidakefektifan itu disebabkan karena: pertama, pihak perusahaan yang menerima pekerja untuk bekerja di perusahaannya sebaiknya memberikan aturan ataupun perjanjian kerja, kesepakatan kerja untuk dibaca dan di pelajari oleh pekerja sehingga tidak terjadi perselisihan yang salah satunya mengenai perselisihan hak. Kedua, hambatan yang terjadi mengenai perselisihan hak,dimana tidak diberikannya penjelasan hak pekerja, aturan kerja, kesepakatan kerja, dan juga tidak adanya keseriusan pengusaha dalam menjalankan peraturan tersebut. Ketiga upaya mengatasi hambatan yaitu perlunya pemantauan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan sehingga tidak terjadi perselisihan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan masing-masing dari rumusan masalah di atas. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kepada masyarakat /empiris. Penulis menyimpulkan bahwa upaya yang saat ini di lakukan pemerintah masih sebatas pendapat belum ada pergerakan dari pihak instansi kejadian seperti ini masih dapat berulang kembali dan potensi terulang kembali sangat besar. Namun dalam keadaan seperti ini harusnya pendapat yang disampaikan para pejabat tersebut segera terealisasikan agar Perselisihan Hubungan Industrial semakin minim atau mungkin tidak ada.

Actions (login required)

View Item