Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dihubungkan Dengan Diskresi Pemerintah Daerah

Marbun, Buha (2022) Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dihubungkan Dengan Diskresi Pemerintah Daerah. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201218_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201218_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB) | Request a copy

Abstract

Penyebaran Covid 19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak Covid 19 telah mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan uraian diatas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menerapkan kebijkan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat dan hal tersebut menimbulkan Diskresi pada daerah. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah Bagaimanakah Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Apa Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah dihubungkan dengan diskresi pemerintah daerah tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan, sesuai dengan permasalahannya, maka objek dalam penelitian ini adalah PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Adapun bahan-bahan yang penulis perlukan dan atau digunakan didalam penelitian ini berdasarkan atas bahan hukum Primer dan Bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini antaranya adalah Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Apa Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah dihubungkan dengan diskresi pemerintah daerah. Hasil penelitian yang Pertama, Substansi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini menjelaskan bahwa keputusan dalam menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar berada ditangan menteri tetapi dalam sebuah etika dan garis koordinasi menteri sebagai pembantu presiden pasti menunggu persetujuan presiden, secara prosedural, ini dinilai sangat lambat untuk memberikan keputusan dalam menangani pandemi ini semakin lama semakin cepat tersebar jika pemerintah daerah hanya menunggu keputusan pemerintah pusat dari birokrasi yang terlalu kaku dan berbelit-belit. Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dikatakan kurang efisien dari alur birokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya dan yang Kedua Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan PSBB Bagi Suatu Wilayah dihubungkan dengan diskresi pemerintah daerah adalah Terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB, Pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan Menteri dan Kepala daerah wajib melaksanakan PSBB yang diusulkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas apabila disetujui menteri;

Actions (login required)

View Item