Pengaturan Perizinan Usaha Pertambangan Di Daerah Ditinjau Melalui Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pratama, Bimby Rizki (2022) Pengaturan Perizinan Usaha Pertambangan Di Daerah Ditinjau Melalui Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201073_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201073_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Perbedan pengaturan antara kedua regulasi yang mengatur tentang perizinan pertambangan mineral dan batu bara di daerah tidak memberikan kepastian hukum juga menunjukkan perbedaan bahwa dalam konsep sentralistiknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih memberikan sedikit kewenangan kepada daerah perihal perizinan pertambangan di daerah, sedangkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, konflik norma pengaturan perizinan usaha pertambangan di daerah ditinjau melalui Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; Kedua, bagaimanakah konsep pengaturan kepastian hukum yang seharusnya?. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk menjelaskan konflik norma pengaturan perizinan tersebut; Kedua, Untuk menganalisis konsep pengaturan kepastian hukum yang seharusnya. Metode penelitiaannya mencakup: Pertama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perbandingan, pendekatan konsep dan Pendekatan Kasus; Kedua, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier; Ketiga, teknik pengumpulan data adalah kajian kepustakaan atau studi dokumenter; Keempat, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian adalah: Pertama, Konflik norma pengaturan perizinan usaha pertambangan di daerah ditinjau melalui Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang – Undang Cipta Kerja terdapat pada pengaturan pembayaran dan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pembayaran PNP dan PNBP bagi pemegang izin usaha yang melakukan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara pada Pasal 129 ayat (1) dan Pasal Pasal 129 ayat (2) Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbeda pengaturannya dengan Pasal 128A ayat (1) dan Pasal 128A ayat (2) Undang – undang Cipta Kerja. Pengaturan yang berbeda juga terjadi terkait Perlindungan hukum bagi pemegang perizinan melalui ketentuan ancaman hukuman bagi orang yang menhalang – halangi kegitan usaha pertambangan yang telah memiliki izin pada Pasal 162 Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbeda ketentuannya dengan Pasal 162 Undang – Undang Cipta Kerja telah menyebabkan konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dibidang pertambangan mineral dan batu bara di daerah; Kedua Konsep Pengaturan Kepastian Hukum yang Seharusnya Terkait Perizinan Usaha Pertambangan di Daerah Ditinjau Melalui Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang – Undang Cipta Kerja adalah dengan tetap memberikan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan kepada pemerintah daerah sepenuhnya sebagaimana masih diterapkan hingga saat ini di Provinsi Aceh .

Actions (login required)

View Item