Penerapan Sanksi Terhadap Travel Yang Tidak Memiliki Izin Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Danu, Ario Kaman (2022) Penerapan Sanksi Terhadap Travel Yang Tidak Memiliki Izin Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1974201164_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1974201164_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi diantaranya masih adanya mobil pribadi yang dijadikan travel angkutan umum sedangkan belum memiliki izin trayek atau izin operasional yang memenuhi persyaratan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Apakah faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menjelaskan hambatan dalam penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin operasi dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya travel liar yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis yang tidak memiliki izin trayek sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan/atau, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau pengangkutan jenazah. Sarannya adalah hendaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga Pemerintah yang berwenang serta yang mengawasi hendaknya lebih berperan aktif dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha travel sehingga dapat menertibkan para travel-travel gelap yang berada di Kabupaten Bengkalis.

Actions (login required)

View Item