Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Menurut Konsep Otonomi Daerah

Marpaung, Antoni (2022) Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Menurut Konsep Otonomi Daerah. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201076_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201076_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,yaitu dengan pelaksanaan pemekaran wilayah,dari proses pemekaran wilayah yang dihasilkan memunculkan sengketa-sengketa batas wilayah yang muncul secara berkala.maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana idealisme penyelesaian sengketa batas wilayah ?, kedua, Apa implikasi hukum penyelesaian sengketa wilayah ?, tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, menjelaskan bagaimana idealisme penyelesaian sengketa batas wilayah, kedua, Bagaimana Apa implikasi hukum penyelesaian sengketa wilayah.Motode penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa batas wilayah idealisnya dapat dilakukan melalui jalur hukum dan non-hukum, jalur hukum dapat diselesaiakan melalui lembaga Mahkamah Agung dengan melakukan uji materi peraturan perundang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945,Mahkamah Konstitusi dengan Melakukan Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga melalui regulasi yang berlaku.kemudian dari Jalur Non-hukum yaitu penyelesiaan sengketa batas wilyah dilakukan melalui proses Negosiasi dan Mediasi untuk membangan kerja sama sekaligus mencari penyelesaian sengketa diantra dua wilayah yang berseberangan. Kemudian dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa wilayah secara langsung mengakibatkan adanya sebuah kepastian hukum terhadap sengketa batas tapal wilayah dan juga melindungi hak-hak kedaulatan masing-masing wilayah.

Actions (login required)

View Item