Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Asusila Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Riau

Resi, Yola Yulistia (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Asusila Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Riau. Diploma thesis, Universitas lancang Kuning.

	Text 1674201517_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201517_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah mengenai penegakan hukum pelanggaran asusila melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Riau. Rumusan masalah bagaimana Pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian penegakan hukum pelanggaran asusila melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer, data sekunder, dan data tertier yang mana semua data yang terkumpul diolah dan dianalisis. Lokasi penelitian bertempat di Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Polda Riau. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan penarikan kesimpulan Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang bersifat khusus. Hasil Penelitian penegakan hukum terhadap pelanggaran asusila melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Polda Riau cukup baik namun belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif karena ada beberapa kendala atau hambatan dalam penyelesaian kasus, adapun hambatan dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni dari segi aspek personil atau penyidik, aspek sarana dan prasarana, aspek anggaran, dan aspek masyarakat. Upaya dalam mengatasinya dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran dan prasarana, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan baik dan melakukan koordinasi maupun sosialisasi dengan masyarakat terkait tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan. Kesimpulannya yaitu penegakan hukum pelanggaran asusila melalui media elektronik di wilayah hukum Polda Riau dilakukan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, serta adanya hambatan tentunya sudah dipersiapkan dan dilakukannya upaya penyelesaian hambatan tersebut sehingga kedepannya Polda Riau dapat lebih professional, proporsional, dan berintegritas dalam upaya pemberantasan pelanggaran asusila di wilayah Provinsi Riau.

Actions (login required)

View Item