Tinjauan Yuridis Pencadangan Areal Tanah Untuk Pengembangan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Tni-Au) Pekanbaru Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.297/Iii/2011

Nasution, Rizki Nadya Anugrah (2020) Tinjauan Yuridis Pencadangan Areal Tanah Untuk Pengembangan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Tni-Au) Pekanbaru Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.297/Iii/2011. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201289_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201289_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB) | Request a copy

Abstract

Konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur dan TNI-AU Pekanbaru terkait Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.297/III/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 312/XI/1987 Tentang Pencadangan Areal Tanah Di Kelurahan Simpang Tiga Dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru. Diberlakukannya SK Gubernur Riau Nomor: 297/III/2011 telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Timur dengan TNI-AU Pekanbaru. Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut mengakibatkan: Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Dinas Tata Kota Pekanbaru juga tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masyarakat dilarang memindahtangankan, mendirikan bangunan serta menanami sesuatu jenis tanaman di atas tanah masyarakat yang diklaim TNI-AU Pekanbaru sebagai tanah pencadangan untuk lokasi pengembangan pangkalan TNI-AU Pekanbaru. Masalah pokok dalam penelitian ini ada adalah: Pertama, Apakah SK Gubernur Riau Nomor: KPTS.297/III/2011 sudah sesuai menurut hukum? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah Masyarakat yang masuk ke dalam areal pencadangan tanah pengembangan TNI-AU Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 297/III/2011? Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 297/III/2011 tidak sesuai menurut hukum karena terdapat kecacatan yuridis, tidak ada kejelasan tentang pembebasan lahan dan ganti rugi lahan, dan masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan atas tanah yang mereka miliki. xiii KATA KUN

Actions (login required)

View Item