Tinjauan Yuridis Perbandingan Akta Keterangan Waris Dengan Surat Keterangan Waris

Susila, Ayulia (2022) Tinjauan Yuridis Perbandingan Akta Keterangan Waris Dengan Surat Keterangan Waris. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201128_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201128_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) | Request a copy

Abstract

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, Turun waris kegunaannya untuk apa perbankan misalnya seharusnya di lapangan cukup mengikuti aturan yang ada sehingga tidak simpang siur dalam penerapannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang Bagaimana Tinjauan Yuridis Perbandingan Akta Keterangan Waris Dengan Surat Keterangan Waris serta Bagaimana kepastian hukum Akta Keterangan Waris dengan Surat Keterangan Waris dalam proses turun waris untuk semua golongan Waris. penelitian dengan konsep Normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara berkala tentang Tinjauan yuridis Perbandingan akta keterangan waris dengan surat keterangan waris pada Badan Pertanahan Nasional. Serta bagaimana keabsahan dan kepastian hukum Akta Keterangan Waris dibandingkan Surat Keterangan Waris dalam proses turun waris untuk semua golongan Masyarakat, penelitian ini melihat apakah ada kekosongan norma atau kekaburan norma dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia di dalam golongan Masyarakat dan akan dilakukan dalam pendekatan kasus-kasus yang telah terjadi. Pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan surat keterangan waris juga Notaris sebagai pembuat Akta Waris tentunya memiliki kekuatan Hukum namun juga ada konsekuensi hukum tersendiri apabila surat keterangan atau akta yang mereka keluarkan melahirkan suatu permasalahan, dan apabila ada pihak yang menerima surat keterangan waris dari Notaris, pejabat dan/atau instansi merasa berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mempermasalahkan surat keterangan waris atau akta waris tersebut. Maka perlu kajian lebih lanjut apabila bukti sebagai ahli waris yang merupakan bukti perdata dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang tunduk kepada hukum administrasi. Dalam hukum administrasi tindakan di luar wewenang suatu jabatan dikenal dengan istilah freis ermessen, karna setiap jabatan apapun mempunyai wewenang tersendiri, setiap wewenang haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan atau pejabat tersebut. Kepastian hukum Akta Keterangan Waris dibandingkan Surat Keterangan Waris dalam proses turun waris untuk semua golongan waris secara hukum karena akta keterangan waris merupakan akta otentik sesuai dengan Kitab Undang - Undang Perdata lebih memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang pasti karena dibuat oleh pejabat umum yang memang memiliki kewenangan membuat alat bukti melalui akta otentik sedangkan surat keterangan waris yang di keluarkan oleh kelurahan juga Balai Harta Peninggalan juga memeiliki kekuatan hukum, namun sering timbul permasalahan salah satu contoh dalam pengurusan hak atas Tanah sebab mewarisi.Penting untuk segera membuat akta keterangan hak mewaris sehingga dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan dapat segera dilakukan pembagian harta peninggalan dari pewaris untuk menghindari sengketa. Fungsi dari akta keterangan hak mewaris sebagai akta autentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan dapat menjadi dasar untuk menuntut hak dan bagian dalam harta peninggalan.Perlunya semua golongan ahli waris agar dapat membuat akta keterangan waris sesuai dengan golongan masing-masing serta mendapatkan kepatian hukum hak mewarisi, akta keterangan waris merupakan alat bukti untuk hak - hak perdata yang mengikat didalam Harta Warisan.

Actions (login required)

View Item