Implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi Di Kota Pekanbaru

Ahmad, Arifin (2022) Implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi Di Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201248_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201248_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi di Kota Pekanbaru?. Kedua, Apakah hambatan terhadap pertanggungjawaban kegagalan bangunan atas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi di Kota Pekanbaru bila dilakukan tanpa penunjukan langsung? Ketiga, Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh penyedia jasa konstruksi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi di Kota Pekanbaru? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Satu Kesatuan Konstruksi di Kota Pekanbaru seharusnya dilaksanakan penunjukan langsung sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (4) huruf e Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 65 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 serta pasal 38 ayat (5) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tetapi, pengadaannya justru dilaksanakan melalui mekanisme tender. Penyebabnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan di Kantor Search and Rescue Pekanbaru tersebut tidak mengetahui adanya aturan penunjukan langsung sehingga tidak efektif penerapannya. Yang menjadi hambatan dalam pertanggungjawaban kegagalan bangunan bila pengadaan barang dan jasa pekerjaan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan di Kantor Search and Rescue Pekanbaru dilakukan tanpa penunjukan langsung akan sulit menentukan pertanggungjawabannya. Penyedia jasa konstruksi pertama tidak bisa diminta pertanggungjawaban kegagalan bangunan jika kegagalan bangunan disebabkan kesalahan dari pekerjaan lanjutan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang berbeda. Sebaliknya, penyedia jasa konstruksi pekerjaan lanjutan juga sulit dimintai pertanggungjawaban seandainya kesalahan justru terjadi pada pekerjaan konstruksi yang pertama. Langkah hukum yang dapat ditempuh penyedia jasa konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan di Kantor Search and Rescue Pekanbaru ada dua langkah hukum: Pertama, dari prespektif pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah; Kedua, dari prespektif pengaturan administrasi pemerintahan. Penyedia jasa konstruksi pertama berdasarkan aturan adalah pihak yang berhak untuk melanjutkan pekerjaan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan di Kantor Search and Rescue Pekanbaru tersebut. Karena itu, penyedia jasa konstruksi pertama dapat menggunakan langkah hukum tersebut.

Actions (login required)

View Item