“Pelaksanaan Pemeliharaan Tanda Batas Oleh Pemilik Tanah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”

Simangunsong, Kristian Pandapotan (2020) “Pelaksanaan Pemeliharaan Tanda Batas Oleh Pemilik Tanah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. Diploma thesis, Universitas lancang Kuning.

	Text 1474201191_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (972kB)
	Text 1474201191_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan pemeliharaan tanda batas oleh pemilik tanah di kecamatan Tambang kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah? Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan tanda batas oleh pemilik tanah di kecamatan Tambang kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah? Ketiga, bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan tanda batas oleh pemilik tanah di kecamatan Tambang kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Metode penelitian ini dilakukan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pemeliharaan tanda batas wajib dilaksanakan oleh pemegang hak serta pengaruhnya tanda batas terhadap kepastian hukum dan pelayanan di Kantor Pertanahan sehingga perlu langkah – langkah kongkrit untuk tahapan pemeliharaan tanda batas. Hambatan dalam pemeliharaan tanda batas ialah masih banyak masyarakat yang melalaikan pemeliharaan tanda batas serta kurangnya pengetahuan hukum tentang pemeleiharaan tanda batas dan tidak adanya peraturan tentang langkah – langkah pemeliharaan tanda batas. Upaya dalam mengatasi hambatan untuk pemeliharaan tanda batas peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item