Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Ulayya, Annisa (2022) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 Di Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201102_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201102_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pandemi Covid-19 menimbulkan peningkatan limbah infeksius dari penanganan Covid-19 tersebut, yang termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan menimbulkan beberapa permasalahan antara lain: keterbatasan kapasitas penyimpanan limbah B3, membuang limbah B3 sembarangan, menyimpan limbah infeksius melebihi jangka waktu penyimpanan, dan tata cara penyimpanan belum sesuai dengan peraturan. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Limbah B3 infeksius dari Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, mendeskripsikan faktor yang menghambat dan upaya mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, P3E Sumatera, RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Petala Bumi dan Madani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah infeksius dari penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan yang seharusnya karena masih ada beberapa pelanggaran. Rumah sakit yang menjadi lokasi penelitian telah memiliki TPS limbah B3 sebagian memiliki izin sebagian belum, melakukan pemilahan limbah B3, mengemas limbah infeksius pada wadah plastik atau bin/box berwarna kuning, menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan kepada Pihak ketiga yang berizin kecuali RSUD Arifin Achmad telah memiliki insinerator yang berizin dan melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. Beberapa kendala yang ditemui adalah pemahaman SDM terkait pengelolaan limbah infeksius belum memadai, keterbatasan jumlah fasilitas pengelolaan lanjutan, kendala anggaran dan keterbatasan sarana prasarana. Beberapa kendala yang ada mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Pelanggaran ringan berupa: tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat oleh Rumah Sakit Petala Bumi, Madani dan Prima; tidak memenuhi ketentuan pengemasan oleh Rumah Sakit Madani; tidak mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan oleh RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Madani dan Prima. Pelanggaran sedang karena melakukan penyimpanan limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan oleh Rumah Sakit Petala Bumi dan Madani; tidak menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 oleh Rumah Sakit Petala Bumi. Pelanggaran berat berupa: tidak melakukan penyimpanan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3 dan tidak melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 oleh Rumah Sakit Petala Bumi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah infeksius dari penanganan Covid-19.

Actions (login required)

View Item