Penegakan Hukum Terhadap Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( Spb) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pernerbitan Surat Persetujuanberlayar Di Wilayah Pelabuhan Pekanbaru

Purnama, Andika (2022) Penegakan Hukum Terhadap Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( Spb) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pernerbitan Surat Persetujuanberlayar Di Wilayah Pelabuhan Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201180_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201180_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB) | Request a copy

Abstract

Transportasi sebagai salah satu urat nadi kehidupan sangat dituntut perannya dalam roda pembangunan Negara khususnya daerah yang memiliki wilayah perairan yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada daerah perairan seperti Pekanbaru yang banyak mempunyai pelabuhan-pelabuhan rakyat, maka transportasi air lah yang menjadi pilihan untuk menjalankan roda perekonomian bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang sedari dulu sudah menggunakan sunga siak sebagai transportasi untuk perdagangan dan aliran sungai siak juga digunakan sebagai jalur berlayarnya kapal-kapal untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari, dalam proses perpindahan transportasi air salah satunya dengan menggunakan kapal baik kapal barang ataupun kapal penumpang yang semua prosesnya itu membutuhkan Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance) yang diterbitkan oleh Syahbandar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, didaerah wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pekanbaru atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Syahbandar, dalam prosesnya dilapangan masih banyak pelanggaran dan kendalakendala yang dihadapi oleh petugas Syahbandar yang membuat penerbitan SPB tidak bisa diterbitkan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis/Yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan cara survey, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Tujuan diberlakukannya aturan ini adalah untuk menertibkan administrasi bagi pemilik kapal yang hendak memberangkat kapalkapal dari pelabuhan satu kepelabuhan lainnya, untuk mengatasi kendala-kendala dala penerbitan SPB, dan untuk memberikan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran proses penerbitan SPB tersebut. Sehingga dengan diterapkannya aturanaturan yang telah ditetapkan diharapkan terciptanya tertib berlayar dan tertib administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara penerbitan SPB yang sesuai aturan, kendala-kendala yang sering dijumpai didalam prosesnya, dan upaya-upaya yang telah dilaukan untuk kelancaran proses penerbitan SPB itu sendiri. Dari hasil penelitian yang penulis menemukan yaitu, pertama dalam tata caranya penerbitan SPB masih banyak ditemukan pelanggaran dan kekurangan dari pemilik kapal yang hendak berlayar, kedua adanya dijumpai beberapa kendala dalam prosesnya baik dari Syahbandar maupun dari pemilik kapal, ketiga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong proses penerbitan SPB berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan-aturan.

Actions (login required)

View Item