Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Mustafa, Ali (2022) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1574201442_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1574201442_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini diberi judul Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan diantaranya kurangnya tegasnya sanksi yang di berikan Pemerintah yang mana pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan larangan pembakaran hutan dan lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana semestinya yang mana dalam pembakaran lahan menjadi problem atau polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, melihat kondisi kebiasaan masyarakat Provinsi Riau yang melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara dibakar, pembukaan lahan dengan cara bakar menjadi salah satu bentuk kearifan lokal di masing-masing Daerah sehingga diperbolehkannya membuka lahan dengan cara bakar tetapi pada prinsipnya pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut hanya diperbolehkan dengan luasan maksimal 2 (dua) Hektar, dan terhadap kegiatan tersebut tentunya juga harus mengikuti regulasi yang ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Hambatannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi-regulasi yang berkenaan dengan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, kurangnya sosialisai terhadap masyarakat mengenai dampak serta sanksi yang timbul terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan larangan pembakaran hutan dan lahan adalah masyarakat harus ikut berpartisifasi guna mempelancar proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, harus menambah personil Kepolisian guna mempersempit gerak pelaku pembakaran hutan dan lahan, Aparat polri sebagai penegak hukum dan Dinas Kehutanan khususnya harus selalu mensosialisasikan menyangkut pembukaan lahan.

Actions (login required)

View Item