Pertanggung Jawaban Ppat Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan Dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Di Kabupaten Kampar

Wahyudi, Ilham (2020) Pertanggung Jawaban Ppat Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan Dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Di Kabupaten Kampar. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201330_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201330_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk akta-aktanya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran tanah.. Rumusan Masalah Bagaimana Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar.Apa saja hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar.Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan dan menganalisis Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar.Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar.Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar.Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan suatu penelitian yang tentang hukum positif, pengaruhnya berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Kesimpulan Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan hambatan dalam menerapkan pertanggungjawaban tersebut dan kurangnya pengawasan dan pembinaan mengakibatkan PPAT malas mengurus ijin cutinya dan tetap menerapkan seolah-olah PPAT tetap berada di tempat.Hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar antara lain Para pihak tidak mau pindah ke PPAT lain karena selalu mengurus urusannya dengan PPAT yang sama, PPAT sering mempermudah para pihak sehingga walaupun dalam kondisi cuti dianggap para pihak tetap bisa melakukan kewajibannya membuat akta,Kondisi ekonomi PPAT menyebabkan PPAT tersebut tetap menerima pekerjaan walaupun tahu dia sedang cuti.Oknum yang ada pada kantor PPAT tersebut yang menyimpan materai PPAT meskipun PPATnya sudah mengurus cuti tapi pekerjaan tetap dilakukan tanpa sepengetahuan PPAT tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam Pertanggungjawaban PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 di Kabupaten Kampar bahwa Badan Pertanahan harus xii melakukan sosialisai pengawasan dan pembinaan kepada para PPAT dan anggotanya sehingga menjadi jera membuat akta dalam kondisi cuti atau tanpa ijin

Actions (login required)

View Item