Penegakan Hukum Terhadap Narapidana (Residivis) Yang Diberikan Asimilasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lapas Kabupaten Bengkalis

Raihan, Ahmad (2022) Penegakan Hukum Terhadap Narapidana (Residivis) Yang Diberikan Asimilasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lapas Kabupaten Bengkalis. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201349_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201349_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi diantaranya adanya Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tentunya menyelesaikan persoalan covid-19 yang ada di Indonesia namun menimbulkan persoalan baru yaitu meningkatnya angka kriminalitas, narapidana kembali melakukan aksi perbuatan tindak pidana bahkan dengan tindak pidana baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya pada 20 april 2020 direktorat jenderal pemasyarakatan (ditjepas) kemenkumham mencatat 38.822 narapidana dan anak yang di keluarkan terkait dengan diberikannya kebijakan asimilasi tersebut. dari jumlah 38.882 narapidana dan anak yang di keluarkan, sebanyak 36.641 orang yang keluar penjara keluar melalui proses asimilasi, Namun dengan adanya peraturan tersebut, khususnya di Kabupaten Bengkalis malah menimbulkan masalah baru yang mana residivis bukan hal yang baru di dunia hukum, yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai keberlanjutan dari niat jahat si narapidana, bahwa angka narapidana yang melakukan perbuatan residivis dapat dikatakan banyak dengan jumlah yang diberi asimilasi sebanyak 585 orang dan mekakukan residivis sebanyak 110 orang. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Narapidana (Residivis) Yang Diberikan Asimilasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan optimal sebagaimana mestinya, dimana masih terjadi faktor-faktor penghambat yang membuat tidak terlaksananya dengan baik penegakan hukum ini. Faktor penghambat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap residivis akibat dikeluarkannya kebijakan asimilasi dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kabupaten Bengkalis, yaitu faktor hukum yang mana tidak dijelaskannya didalam peraturan tersebut apa saja yang dilakukan oleh si narapidana dalam menjalankan program asimilasi dan fakor masyarakat dimana masyarakat tidak mendukung dan tidak memberikan bantuan dalam merangkul si mantan narapidana ketika telah keluar dari penjara sehingga mereka kembali mengulangi perbuatannya

Actions (login required)

View Item