Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Putra, Harry Sanjaya (2020) Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201283_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201283_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB) | Request a copy

Abstract

Meski pemberlakuan penggunaan helm standart bagi pengendara motor dan boncengannya, sudah di terapkan pertanggal satu mei 2010, namun saat ini masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan helm standar utamanya boncenangannya. Dengan banyaknya kasus pelanggaran yang masih sering terjadi, khususnya penggunaan helm standart bagi pengendara sepeda motor baik yang membawa motor maupun yang di bonceng. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?, Apakah Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Dan Bagaimanakah Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan sampel pada Polisi Lalu Lintas, Masyarakat, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik karena masih banyak terdapat pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dijalan, Hambatan Yang Dihadapi Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masih rendahnya Kesadaran Hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia serta belum cukupnya personil lantas yang ada dan Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di kalangan Polisi, Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif), Penegakan hukum bidang penertiban (represif) dan Melakukan Sosialisai Kepada Masyarakat terkait yang gunanya untuk memberikan perlindungan dalam Hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item