Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Terhadap Hak Pejalan Kaki Di Kecamatan Pekanbaru Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Doli, Aslim (2020) Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Terhadap Hak Pejalan Kaki Di Kecamatan Pekanbaru Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diploma thesis, Univesitas Lancang Kuning.

	Text 1774201226_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201226_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB) | Request a copy

Abstract

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Kata “trotoar” berasal dari bahasa Prancis, trottroir. Di Amerika Serikat dikenal dengan istilah sidewalk dan di Inggris pavement. Pengertian dan batasan tentang trotoar berdasar Petunjuk Perencanaan Trotoar Nomor 007/T/BNKT/1990 yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Jalan Kota Subdirektorat Jenderal Bina Marga adalah jalur pejalan kaki di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Banyaknya hak pejalan kaki yang dikuasai oleh pihak-pihak parkir untuk keuntungan sendiri dan juga bagi pengguna sepeda motor dan ojek online yg selalu menggunakan jalan pintas. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Sebagian besar kota di Indonesia, hampir selalu ditemukan masalah yang serupa mengenai pemanfaatan trotoar. Keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan tidak berlaku dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar. Dalam hal ini sebenarnya telah dibuat Perda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi di dalam Perda tidak terdapat sanksi. Terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hambatan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya sosialisai pemerintah ke pada masyarakat, terjadinya pembiaran oleh pemerintah bagi mereka yang tidak memperhatikan dari hak pejalan kaki, kurangnya penindakan terhadap pelanggar, serta tidak ada sanksi tegas. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti, memberikan pembinaan serta pengarahan kepada masyarakat, kemudian diberikan tempat baru untuk berdagang, membuat Perda yang mengatur jam para pedagang untuk memakai fungsi trotoar maka akan menjadi pendapatan daerah, dibutuhkan pengawasan yang ekstra dan khusus untuk pemanfaatan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki, dimana pemerintah membuat regulasi bahwa trotoar digunakan sebagai tempat pejalan kaki dan suatu cermin tata kota, kemudian pemberian sanksi terhadap para pelanggar dan juga membuat sumber daya manusia itu sendiri dalam pengawasan ini yang arif dan bijaksana dalam penyelesaianpenyelesaian yang terjadi penyimpangan dilapangan bisa dimengerti dan bisa menjadi acuan agar tidak melakukan kesalahan yang sama bagi mereka yang lain agar tidak melanggar kembali dan ada semacam himbauan seperti baliho atau poster agar fungsi trotoar sesuai dengan peruntukannya agar mereka juga menyadari hak pejalan kaki harus dilindungi, serta dilakukan pengawasan.

Actions (login required)

View Item