Pelaksanaan Kewajiban Menerbitkan Informasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Pangarambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Harahap, Abdul Malik (2020) Pelaksanaan Kewajiban Menerbitkan Informasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Pangarambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diploma thesis, Univesitas lancang Kuning.

	Text 1674201317_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1674201317_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB) | Request a copy

Abstract

Desa Pagarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menegah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali”. Namun yang terjadi dilapangan perangkat desa pangarambangan tidak menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa sehingga dalam pengelolaan penggunaan dana desa untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan,Hambatan,dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kewajiban penerbitan informasi rencana kerja pemerintah desa pangarambangan Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ? Tujuan penelitian untuk menjelaskan Pelaksanaan,Hambatan ,upaya yang dilakukan untuk mengatasi kewajiban penerbitan informasi rencana kerja pemerintah desa pangarambangan Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis ,membahas tentang berlakunya hukum positif ,dengan metodologi sampel Kepala Desa pangarambangan,BPD serta tokoh masyarakat desa pangarambangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian skripsi ini bahwa pelaksanaan kewajiban menerbitkan informasi publik tentang penggunaan dana desa di desa pangarambangan adalah belum terlaksananya pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa “Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menegah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali”.

Actions (login required)

View Item