Pemanfaatan Dana Desa Muarabio Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Marwidodo, Marwidodo (2020) Pemanfaatan Dana Desa Muarabio Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201514_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201514_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimanakah pemanfaatan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019, dan hambatan pemanfaatan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019 Desa Muarabio di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Serta upaya apakah yang dilakuakan dalam mengatasi hambatan pemanfaatan dana Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemanfaatan dana Desa Muarabio berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan untuk menjelakan hambatan pemanfaatan Dana Desa Muarabio berdaarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrai Republik Indonesia serta untuk menjelaskan dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pemanfaatan dana Desa Muarabio berdaarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yakni mengkaji tentang berlakunya hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala Desa untuk pengelolaan keuangan tidak bisa hanya meminta persetujuan Kepala Desa namun perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan penggunaan keuangan Desa oleh Kepala Desa. Masih terdapat program yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan masih terdapat masyarakat yang belum dilibatkan dalam program pemanfaatan dana Desa karena didasari beberapa faktor. Kata kunci: Pemanfaatan, Dana, Desa

Actions (login required)

View Item