Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Kepalakepolisian Republik Indonesianomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Matondang, Jhon W. (2020) Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Kepalakepolisian Republik Indonesianomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201190_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201190_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangan-undangan.Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan anak-anak penerus bangsa.Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas danberdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini .Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalahBagaimanakah pelaksanaan fungsi BHABINKAMTIBMAS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat?,Apakah hambatan pelaksanaan fungsi BHABINKAMTIBMAS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat?dan Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BHABINKAMTIBMAS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalahPelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Pelalawan (Study Tentang Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor) adalah belum terlaksana dengan baik karena masih banyak terdapat pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan beberapa masyarakat yang tidak menganggap pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Hambatan Apa Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Pelalawan (Study Tentang Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor) adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakatketerbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.Persoalan penegakan hukum dalam pelaksanakan penertiban ini sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada.tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah yang dilakukan di tingkat masyarakat luas. Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Pelalawan (Study Tentang Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor) adalah meningkatkan iii

Actions (login required)

View Item