Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Dalam Menangani Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Yang Terjadi Di Satuan Kewilayahan Oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Daerah Riau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rivaldi, Taufik (2020) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Dalam Menangani Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Yang Terjadi Di Satuan Kewilayahan Oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Daerah Riau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201024_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1674201024_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi di satuan kewilayahan oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Daerah Riau berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri?; Kedua, apakah faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tugas tersebut?; Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi di satuan kewilayahan oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Daerah Riau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri; Kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitiaannya mencakup: Pertama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum; Kedua, lokasi penelitian adalah Satuan Brimob Daerah Riau; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data observasi, kuisioner tertutup, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi di satuan kewilayahan oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Daerah Riau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri belum maksimal dibuktikan tingginya persentase gangguan keamanan berintensitas tinggi di Provinsi Riau. Terhambatnya pelaksanaan tugas tersebut disebabkan oleh faktor Produk hukum yang lebih mengedepankan HAM yang akhirnya menjadi benturan pelaksanaan tugas Brimob; faktor aparat penegak hukum terhadap tuduhan pelaku PMH dan opini publik membuat mereka tersudut dan gamang untuk melakukan tindakan tegas di TKP; rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat serta faktor budaya yaitu budaya tidak tertib hukum secara berkepanjangan secara turun menurun. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: perlunya mengkaji kembali relevansi pasal – pasal HAM dalam UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi; diperlukan peninggakatan SDM Satuan Brimob Polda Riau; Sosialisasi mengenai regulasi tentang hal-hal berkaitan dengan Pelaksanaan HAM serta menghilangkan premordialisme sempit.

Actions (login required)

View Item