Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Ekanbaru Berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hidayat, Taufik Hidayat (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Ekanbaru Berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201323_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201323_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) | Request a copy

Abstract

Pada kenyataannya perusahaan/pengusaha tempat hotel, Swalayan seperti di alfamart, indomaret, Vanhollan, Pizza pekerja wanita mulai bekerja pada pukul 08.00 WIB sampai pada pukul 11.00 malam dan bahkan sampai pukul 07.00 pagi. Pekerja wanita yang bekerja malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibadingkan dengan pekerjaan pada siang hari. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Hambatan apa yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan metodelogi sampel Disnaker, Pekerja wanita, Masyarakat, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Perlindungan adalah belum berjalan sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan jam kerja, dan perusahaan tersebut tidak memberikan sepenuhnya hak-hak pekerja wanita yang dipekerjakannya terutama upah. Hambatan adalah : a. kurangnya pengetahuan pekerja/buruh terhadap hak-hak yang telah terjamin oleh hukum, b. kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan pekerja/buruh perempuan, c. masih rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial pekerja/buruh perempuan dan kurangnya pengawasan, d. tidak adanya fasilitas antar jemput serta pengusaha kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya adalah : a. Pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja/buruh wanita, agar para pekerja/buruh wanita mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan lebih memperjelas aturan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja, b. demi meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja/buruh wanita pemerintah sebaiknya membuat format perjanjian kerja waktu tertentu secara baku, c. dan Meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja/buruh, wanita pemerintah membuat format perjanjian kerja yang secara baku untuk Perjanjian Kerja wanita, karena hal ini akan lebih memudahkan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, sehingga kendala yang menyangkut tentang pengawasan sebagian besar telah terbantu terselesaikan.

Actions (login required)

View Item