Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Pekanbaru

Saputra, Aldo (2020) Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Pekanbaru. Diploma thesis, universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201477_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201477_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB) | Request a copy

Abstract

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinankemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah Bagaimana pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru? Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru? Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis karena membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Adapun populasi dan sampelnya ialah keseluruhan elemen dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulis tarik kesimpulan, bahwa Pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Pekanbaru, belum berjalan dengan maksimal karena masih adanya hambatan didalam pelaksanaan tersebut. Faktor penghambat pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, yaitu tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian upah kepada narapidana secara terperinci, kesulitan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam memasaran hasil produksinya, kurangnya minat dari narapidana untuk mengikuti pelatihan kerja. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, yaitu melakukan kesepakatan yang berisi tentang besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di dalam pelatihan kerja, pihak pelatihan kerja mengadakan pameran atas barang-barang hasil produksi narapidana atau warga binaan di pelatihan kerja, mengadakan penyuluhan kepada para Narapidana, berupaya untuk secara transparan memberikan penjelasan besaran presentase atau nominal yang berhak diterima oleh masing-masing Narapidana yang bekerja di pelatihan.

Actions (login required)

View Item