Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengolah Kayu Illegal Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Mabell, Yonner (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengolah Kayu Illegal Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201154_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201154_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam penellitian ini ada 3 (tiga) yaitu, pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?, kedua, Apakah hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?, ketiga, Upaya apa yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?, adapun tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Bandar Petalangan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan terjun kelapangan untuk medapatkan data yang diperlukan barkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut, Secara umum penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal di wilayah kecamatan Bandar Petalangan sudah di lakukan oleh pemerintah, walaupun belum berjalan maksimal, hambatan yang ditemui luasnya wilayah serta terbatasnya informasi keberadaan tempat pengolahan kayu illegal, sulitnya pembuktian, serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum, pejabat, serta TNI baik selaku pemegang saham (pemodal) dalam bisnis pengolahan kayu, maupun yang secara lansung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang mengolah kayu illegal di wilayah kecamatan Bandar Petalangan yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bekerjasama dengan seluruh pihak terkait yakni dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum dan membangun pola kemitraan kehutanan melalui perhutanan sosial.

Actions (login required)

View Item