Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru

Azwita, Azwita (2020) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201320_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201320_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan potret kemitraan antara Toko Swalayan (minimarket) dengan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru? Kedua, apakah hambatan dalam Penerapan Pe raturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian Pertama, untuk menjelaskan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan katagori efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum membahas tentang hukum beroperasi di masyarakat, sehingga dapat mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah terhadap pelaku usaha Toko Modren dan UMKM belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya. Artinya kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah dan perlu mensosialisasikan kepada para pelaku usaha. Dari peraturan yang telah ada belum ada peraturan pelaksanaan Perda atau Perwako yang memuat bentuk kemitraan secara rinci dan terukur. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha minimarket terhadap Peraturan Daerah tersebut serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya inovasi terhadap prodak yang meraka jual dikarenakan masih adanya UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut perlunya peningkatan produk atau inovasi yang dilakukan oleh UMKM baik itu tentang kemasan dan juga PIRT ataupun Label Halal sehingga produk yang pasarkan tidak terhambat dan konsumen dapat membeli kebutuhannya sesuai dengan yang diinginkan dan juga adanya kesinambungan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM.

Actions (login required)

View Item