Zoni, Adrian (2020) Prosedur Izin Keramaian Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.
Text
1674201388_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Download (519kB) |
|
Text
1674201388_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Skripsi ini memuat 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimanakah prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?; (2) apakah faktor yang menghambat prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut; (3) bagaimanakah upaya mengatasi hambatan prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut? Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut; (2) untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut; (3) untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut. Adapun metode penelitiaannya mencakup hal – hal sebagai berikut: (1) penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum; (2) lokasi penelitian adalah Polsek Kanbun; (3) populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; (4) sumber data yang digunakan adalah sumber data primer; sekunder dan tersier; (5) teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; (6) analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh, dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode secara induktif. Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah: (1) prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut belum menunjukkan capaian yang maksimal; (2) faktor - faktor yang menghambat prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut adalah: faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan; (3) Upaya mengatasi hambatan - hambatan prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut adalah sebagai berikut: perlunya mengkaji kembali relevansi pasal – pasal HAM dalam UUD NRI 1945 yang berimbas terhadap maraknya pelanggaran hukum dewasa ini., diperlukan penambahan prersonil di Polsek Kabun, penggalakan sosialisasi mengenai regulasi tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum terhadap masyarakat, menghilangkan secara berangsur angsur premordialisme sempit dalam masyarakat tanpa mengesampingkan adat dan kebudayaan berunsur positif yang telah berkembang dan diyakini.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Prosedur, Izin, Kabun |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
Depositing User: | Novri Hariawan |
Date Deposited: | 31 Jan 2024 17:32 |
Last Modified: | 31 Jan 2024 17:32 |
URI: | http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/3170 |
Actions (login required)
View Item |