PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016

Faridhi, Adrian (2016) PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016. PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016, 16 (1). pp. 150-164. ISSN 2615-6733

Text 1433-Article Text-2651-1-10-20180613.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (144kB)

Abstract

Abstrak Posisi yang strategis sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki potensi penyimpangan tingkah dan laku sebagai penyelenggara, seperti pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015. Terkait dengan isu pelanggaran tersebut maka permasalahan dalam artikel ini ada 2 (dua): Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015? Kedua, bagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu, penulis menitikberatkan pembahasan pada ketentuan perundangundangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu telah diterapkan pada kasus konkrit berdasarkan Putusan Nomor 111/DKPP-PKE-V/2016 DKPP Pemilu Republik Indonesia yang sebelumnya menerima Pengaduan Nomor 155/V-P/LDKPP/2015, dan diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2016 yang disiarkan secara teleconference Kantor BAWASLU Provinsi Riau dengan terlapor (Rahmat Kurniawan, S.E.) Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, merupakan kasus pelanggaran etik yang masuk dalam kategori berat. Putusan DKPP hanya punya menyangkut pelanggaran etik, serta sanksi yang diberikan berupa sanksi etik (untuk pelanggaran berat sanksinya berupa pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu).

Actions (login required)

View Item