PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU

Sihotang, Reagen Marthias. M (2019) PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU. Other thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text Cover.pdf Download (187kB)
	Text Abstrak.pdf Download (283kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 31 KUHAP memberikan kebebasan penentuan “penangguhan penahanan” kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan rumusan pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan: - dengan syarat yang dalam Lampiran Peraturan Mentri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut termuat dalam perjanjian; -dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam “Perjanjian”; -dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam “Perjanjian” (contoh: Lampiran XVI). Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: pertama Bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru?; kedua apakah hambatan pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru?; ketiga bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Adapun populasi dan sampelnya ialah Kasat Reskrim, Penyidik, dan Tersangka. Berdasarkan hasil penelitian, penulis simpulkan bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru didalam proses permohonan penangguhan penahanan penyidik cenderung meminta tersangka untuk mengajukan jaminan dalam bentuk uang, adapun hambatannya ialah begitu besarnya uang yang ditetapkan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru; adanya keraguan dari pihak tersangka dalam memberikan jaminan dengan nominal uang; penangguhan dengan uang bagi tersangka terkesan terbelit-belit dan birokratis dan upaya mengatasi hambatannya ialah Kepolisian hanya bisa berupaya mengadakan berbagai penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman tentang penangguhan penahahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item