PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DALAM MEMBERIKAN DATA PENJUALAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Muslim, Eko Setyawan (2019) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DALAM MEMBERIKAN DATA PENJUALAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. Other thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text Cover.pdf Download (10kB)
	Text Abstrak.pdf Download (6kB)

Abstract

Penelitian ini diberi judul pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam memberikan data penjualan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dalam memberikan data penjualan di Kecamatan Marpoyan Damai, hambatan pelaksanaan dalam memberikan data penjualan di Kecamatan Marpoyan Damai dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan dalam memberikan data penjualan tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam memberikan data penjualan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah belum berjalan seperti yang diharapkan yang mana tidak adanya yang memberikan laporan walaupun sudah diberikan arahan dan sosialisasi terhadap kewajiban tetapi masih tidak mentaati Peraturan Daerah tersebut dan masih banyaknya swalayan yang belum mengantongi Surat Keterangan Izin Usaha yang masih beroperasi sampai sekarang, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan Operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum serta Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian swalayan�swalayan tersebut. Dengan upaya menambah sarana dan prasarana yang masih minim, membuat anggaran Dana yang tersedia dari Pemerintah, untuk melakukan pengawasan. Menambah jumlah sosialisasi agar pengusaha dan masyarakat tahu dan mengerti ketentuan Peraturan Daerah ini. Adapun saran penulis Instansi yang terkait dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik perlu melihat aturan yang mendasarinya seperti pada pemberian izin kepada usaha swalayan untuk berdiri. Pemerintah dalam memberikan Surat izin pendirian usaha swalayan wajib berpedoman dengan Peraturan Daerah. Pengusaha swalayan mengetahui dan menaati aturan serta meningkatkan kesadaran hukum. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru seharusnya tanggap terhadap pengawasan terhadap usaha swalayan dengan memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.

Actions (login required)

View Item