PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DI KOTA PANGKALAN KERINCI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Putra, Doddy Utama (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DI KOTA PANGKALAN KERINCI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Other thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text Cover.pdf Download (11kB)
	Text Abstrak.pdf Download (110kB)

Abstract

Terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal maka peran dari aparatur pemerintah terutama di bidang penegakan hukum untuk dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran mobil bak terbuka, yaitu peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di perjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan. Sebagaimana bagi yang melanggar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 bagi yang melanggar di dalam Pasal 57 Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: a. surat muatan barang; dan b. surat perjanjian pengangkutan barang. Apabila dilanggar maka di dalam Pasal 121 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrative berupa a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. Berangkat dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DI KOTA PANGKALAN KERINCI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”. Rumusan masalah adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang di Kota Pangkalan Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang di Kota Pangkalan Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang di Kota Pangkalan Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang di Kota Pangkalan Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Pangkalan Kerinci. Selanjutnya Dimana data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yakni penegakan hukum terhadap mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang di Kota Pangkalan Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni belum dilakukan secara maksimal, sikap toleransi serta pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masih kerap dilakukan masyarakat di Pangkalan Kerinci Kata Kunci: Penegakan Hukum, Mobil Angkutan Barang.

Actions (login required)

View Item