PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENGADAAN TANAH ATAS HAK MILIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN MINAS

Pasaribu, Otua (2020) PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENGADAAN TANAH ATAS HAK MILIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN MINAS. Other thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text Cover.pdf Download (14kB)
	Text Abstrak.pdf Download (6kB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam rangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Hamabatan apa saja yang terjadi selama Pengadaan Tanah serta Upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Ganti kerugian terhadap pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis yang mendasarkan kajian hukum dan studi lapangan. Penelitian sosiologis ini untuk mengkaji Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan pemerintah, yang didasarkan pada data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari masyarakat dalam hal ini responden sebagai sumber utama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 saat ini dalam kenyataan belum efektif, karena memang masih dalam transisi, sehingga belum mencapai rasa keadilan masyarakat yang tanahnya dibebaskan. Hambatan yang esensial ditemui dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah berupa Permasalahan dalam proses pemberian ganti rugi yaitu tidak adanya kesepakatan dalam ketentuan kompensasi pemberian ganti rugi, seperti yang terjadi pada sebagian besar warga wilayah Kecamatan Minas yang tanah dan/atau bangunannya menjadi objek pembebasan tanah. Warga menganggap harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah terlalu rendah, sedangkan pihak Panitia Pengadaan Tanah merasa sudah memberikan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Saran, Ganti kerugian sebaiknya bukan berdasarkan NJOP tetapi ganti kerugian yang adil adalah ganti kerugian yang sesuai dengan harga pasar atau harga kesepakatan. Ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari harga pasar untuk penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia mengorbankan haknya kepada Negara, mengingat harga tanah cendrung meningkat terus. Masih perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, sehingga terdapat suatu persamaam persepsi mengenai pengertian, makna, tujuan dan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Tanah Atas Hak Milik

Actions (login required)

View Item