PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

MONIDES PURBA, MONIDES (2019) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text MONIDES PURBA.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (101kB)

Abstract

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Menurut Pasal 1ayat 2 UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan hutan sebagai mana yang diharapkan dapat terwujut, hal itu sekarang ternyata hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah karena maraknya praktek Pembalakan Liar yang terjadi di Riau. Pembalakan Liar sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Permasalaham dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap Pembalakan Liar, apa saja faktor terjadinya tindak pidana Pembalakan Liar dan bagaimana kebijakan hukum dalam penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar. Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatife yang dilengkapi dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai penunjang pengumpulan data dilakukan study kasus dan study pustaka. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.Lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Polsek Ukui Kabupaten Pelalawan, pengumpulan data dilakukan dengan 3 langkah yakni observasi, wawancara dan kuisioner dankajian kepustakaan dan pada analisa data menjelaskan dengan metode deduktif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu penegakan hukum pada masalah pembalakan liar diwilayah hukum Polsek Ukui, tidak berjalan dengan semestinya karena masyarakat kurang mengetahui dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari pembalakan liar oleh karena itu aparat terkait diharapkan dapat melakukan penyuluhan bagi masyarakat adat yang berada disekitar hutan, pembinaan pada eks Pekerja illegal, dan penyuluhan terhadap UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. Kepada para aparat penegak hukum harus berkordinasi secara epektif dan efisien beserta instansi yang terkait, dalam hal ini terdapat 11 ( sebelas ) instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasdan Pembalakan Liar yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan dibidang kehutanan. Begitu pula dengan peraturan dibidang Pembalakan Liar perlu adanya upaya dari semua pihak, baik itu dalam kalangan industri kayu, pengusaha maupun masyarakat untuk bersama-sama mematuhi hukum secara sungguh-sungguh. Situasi ekonomi yang terpuruk tidak dapat dijadikan alasanuntuk melakukan pembenaran terhadap tindak pidana Pembalakan Liar.

Actions (login required)

View Item