PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMELIHARA SATWA LIAR DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

KHAIRU SABRI, KHAIRU (2019) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMELIHARA SATWA LIAR DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text KHAIRU SABRI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (317kB)

Abstract

Kehilangan habitat karena lajunya deforestasi menyebabkan keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia terancam dari kepunahan. Karena banyaknya jumlah masyarakat yang tidak perduli terhadap perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa memelihara satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ber judul “Penerapan sanksi terhadap pemelihara satwa liar di Provinsi Riau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya’’, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pemelihara satwa liar di Provinsi Riau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Apakah hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penerapan sanksi terhadap pemelihara satwa liar di Provinsi Riau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Bagaimanakah upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penerapan sanksi terhadap pemelihara satwa liar di Provinsi Riau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dibatasi pada berlakunya hukum positif yang berkembang ditengah masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama, Penerapan sanksi terhadap pemelihara satwa liar belum berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, Hambatan, penegakan hukum bukan kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sehingga memerlukan koordinasi terlebih dahulu. Ketiga, Upaya, Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara instensif ke pihak masyarakat. Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pemelihara Satwa Liar dilindingi

Actions (login required)

View Item