PENERAPAN SANKSI TERHADAP GELANDANGAN PEMINTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURANDAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL

IMAM BASUKI, IMAM (2019) PENERAPAN SANKSI TERHADAP GELANDANGAN PEMINTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURANDAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text IMAM BASUKI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (135kB)

Abstract

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, Apakah sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial?. Kedua, Bagaimanakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?. Ketiga, Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?. Tujuan penelitian ini, pertama, Untuk mengetahui sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Kedua, Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Ketiga, Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder daan tertier. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, pertama,Sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial belum efektif. Dinas Sosial hanya melakukan pembinaan terhadap orang yang memberi sumbangan kepada gelandangan tersebut dan itu belum pernah ada karena yang menegakkan Perda tersebut Satpol PP dan pemberitahuan rutin melakui media cetak maupun lisan, televisi dan media cetak. Kedua, Hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Dinas yang bertanggungjawab hanya baru sebatas memberikan arahan, rehabilitasi kepada gelandangan peminta dan himbauan kepada masyarakat, Faktor empati sosial masyarakat yang tinggi menjadi sulit untuk mencegah warga memberikan sumbangan kepada gelandangan peminta. Faktor kemungkinan sumbangan yang diterima oleh gelandangan peminta ini cukup besar oleh pemberi sumbangan sehingga keluarga dan lingkungan dimana gelandangan dan pengemis itu membentuk perkumpulan atau komunitas sehingga saling menularkan sikap mental kepada yang lainnya untuk menekuni profesi yang sama. Ketiga, Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah tetap terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan peminta. Mengoptimalkan kerja pemerintah dengan melakukan razia yang rutin kepada gelandangan peminta maupun masyarakat yang memberikan sumbangan. Kata kunci: Peran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Ke

Actions (login required)

View Item