IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TIDAK MEMBAWA KTP EL SAAT BERPERGIAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Herdiansyah Tulushio Butar-Butar, Herdiansyah (2019) IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TIDAK MEMBAWA KTP EL SAAT BERPERGIAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text HERDIANSYAH.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (136kB)

Abstract

Permasalahan dalam implementasi razia KTP-El ialah banyak masyarakat yang tidak membawa KTP-El saat berpergian di Kota Pekanbaru dikarenakan susahnya terbit KTP-El dan masyarakat takut susah mengurus KTP-El apabila hilang saat dibawa berpergian dan juga yang menjadi masalah dalam razia ini adalah penerimaan nominal sanksi denda yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 67 ayat 1. Permasalahan penelitian ini pertama, bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Tentang Sanski Denda Administratif Tidak Membawa KTP El Saat Berpergian Di Kota Pekanbaru Sudah Layak Dilakukan, kedua, apa hambatan pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Tentang Sanksi Denda Administratif Tidak Membawa KTP El Saat Berpergian Di Kota Pekanbaru, ketiga, bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan ketika sanksi denda administratif tidak membawa KTP El ini dilaksanakan. Tujuan penelitian, pertama, untuk menjelaskan pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Tentang Sanksi Denda Administratif Tidak Membawa KTP El Saat Berpergian Di Kota Pekanbaru Sudah Layak Dilakukan, kedua, untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Tentang Sanksi Denda Administratif Tidak Membawa KTP El Saat Berpergian Di Kota Pekanbaru, ketiga, untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan ketika sanksi denda administratif tidak membawa KTP El ini dilaksanakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Universitas Riau. Analisis data menggunakan analisis deduktif dan induktif. Hasil penelitian, pertama, penerapan sanksi denda administrasi bagi masyarakat yang tidak membawa KTP Elektronik saat berpergian di Kota Pekanbaru telah diterapkan dengan benar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta instansi pendukungnya yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi denda administrasi bagi masyarakat yang tidak membawa KTP Elektronik saat berpergian di Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua, yaitu: Faktor pendukung: masyarakat bisa menggunakan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP Elektronik yang belum selesai penerbitannya. Faktor penghambat: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa identitas diri pada saat berpergian dan juga lamanya proses penerbitan KTP Elektronik. Ketiga, upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi masalah implementasi pemberian sanksi denda administrasi bagi masyarakat yang tidak membawa KTP Elektronik di Kota Pekanbaru adalah mempercepat penerbitan KTP Elektronik dan membuat Suket yang lebih kecil, sehingga bisa dilaminating.

Actions (login required)

View Item