PELAKSANAAN KEWAJIBAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA AKTIF NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA REHABILITASI

HAZLI MURHAM, HAZLI (2019) PELAKSANAAN KEWAJIBAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA AKTIF NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA REHABILITASI. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text HAZLI MURHAM.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (121kB)

Abstract

Rehabilitasi dimaksudkan agar pengguna atau pemakai tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun di Kota Pekanbaru khususnya di Pengadilan Negeri dan proses penyidikan hampir jarang pelaku atau pengguna yang di rekomendasikan untuk di rehabilitasi. Hampir semua pelaku di kenakan sanksi penjara, padahal rehabilitasi tersebut penting guna menanggulangi terjadinya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi dikatakan bahwa pengguna atau pemakai apabila menggunakan narkotika tidak lebih dari 0,3 gram, dan dapat dilakukan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi boleh diajukan sejak dalam penyidikan, namun dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada rekomendasi dari dokter mengenai rehabilitasi hakim tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pokok masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban rehabilitasi bagi pengguna aktif narkotika Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. Apakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewajiban rehabilitasi bagi pengguna aktif narkotika Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis Hasil penelitian adalah pelaksanaan kewajiban rehabilitasi bagi pengguna aktif narkotika pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi belum terlaksana dengan baik, masih terdapat pelaku yang tidak direhabilitasi, walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 harus di rehabilitasi. Hambatannya adalah karena perbedaan pemahaman hakim mengenai rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi antara penegak hukum. Upaya mengatasi hambatan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan kualitas Penyidik pada Polda Riau dan BNN Provinsi Riau serta meningkatkan kerjasama. Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: perlu adanya pengawasan terhadap putusan hakim terhadap tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan diperlukan suatu pengaturan tersendiri mengenai pengawasan putusan rehabilitasi sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kota. Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka. Bila ada keluarga yang terkena kasus penyalahgunaan narkotika, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkotika

Actions (login required)

View Item