PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TUALANG

HARYANTO TINDAON, HARYANTO (2019) PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TUALANG. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text HARYANTO TINDAON.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (114kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tualang. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Fakta dilapangan ditemukan bahwa pihak pemerintah tidak pernah melakukan pendampingan hukum sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tualang. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tualang. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tualang. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Tualang ditetapkan dengan metode sensus. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Siak ditetapkan dengan metode sensus. Ketua P2TP2A Kabupaten Siak ditetapkan dengan metode sensus. Perwakilan BAPAS Kabupaten Siak ditetapkan dengan metode sensus. Orang Tua anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tualang belum berjalan dengan baik. Hambatannya bahwa minimnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hingga saat ini fasilitas rumah aman sebagai sarana khusus yang diamanatkan oleh Undang-undang belum juga dapat terealisasi. Upayanya bahwa melakukan upaya preventif dan upaya represif. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan dan seminar-seminar baik yang dilakukan pihak pengadilan

Actions (login required)

View Item