PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HULU

DAFRI ARIFANDI, DAFRI (2019) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HULU. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text DAFRI AFRIANDI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (113kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (d) menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat diijinkan untuk membakar hutan. Sedang dalam Pasal 12 huruf (c) Unc Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Fakta dilapangan masih dijumpai bahwa kebakaran lahan dan penebangan hutan pada Tahun 2017 di Kabupaten Inhu masih saja tetap terjadi. Dari permasalahan diatas yang menjadi rumusan masalahnya adalah; Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu?, Apakah yang menjadi hambatannya?, dan Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan tersebut?. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Yang menjadi sampelnya adalah Kasat Ops. Polisi Kehutanan Kabupaten Inhu ditetapkan dengan metode sensus. Kanit Reskrim Polres Inhu ditetapkan dengan metode sensus. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rengat ditetapkan dengan metode sensus. Ketua WaLHi Kabupaten Inhu ditetapkan dengan metode sensus. Tokoh Masyarakat Kabupaten Inhu ditetapkan dengan metode random. Pelaku Pembakar Hutan ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu belum berjalan optimal. Hambatannya bahwa sulitnya pembuktian dan tats cara pengumpulan bukti awal akibat kebakaran hutan dan lahan. Terbatasnya sarana dan anggaran biaya yang tidak mencukupi, jumlah personil Kepolisian yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah hutan. Upayanya adalah melakukan tindakan seperti aspek pencegahan, aspek penanggulangan dan aspek pemantauan, meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum, mengembangkan system dan jenis pelatihan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sampai tingkat daerah

Actions (login required)

View Item