PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA KEGIATAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIAK

AFRI CANDRA, AFRI (2019) PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA KEGIATAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIAK. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Afri.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (206kB)

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak melanggar Peraturan Pemerintah, karena tidak melindungi masyarakat dan menunjukkan kearogansian yang tidak mencerminkan jiwa kemanusiaan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 diberlakukan bahwa menenegakkan Perda dan Perdaka, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penertiban Kegiatan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Siak.” Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?. Kedua, Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?. Ketiga, Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?. Tujuan penelitian ini, pertama, Untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kedua, Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Ketiga, Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam dalam rangka penertiban kegiatan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Lokasi penelitian ini kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder daan tertier. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, pertama, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak lebih mengutamakan tindakan yakni, preventif dan persuasif dibandingkan tindakan yustisial (dalam hal ini tindakan ke ranah hukum). Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah PKL menempati, mencuri space dan waktu di lokasi (zona merah), PKL sering keluar dari zona yang telah ditentukan untuk berjualan (zona hijau), Pemahaman terhadap personil (emosi), Koordinasi bisa tidak berjalan dengan baik dan Peralatan yang belum memadai. Ketiga, Upaya yang bisa dilakukan untuk menangani hambatan, hendaknya Dinas terkait juga merencanakan dan menyediakan tempat berjualan (zona hijau) bagi PKL supaya tidak terjadi bentrokan dengan tupoksi dari Satpol PP, sehingga terjadilah sinergi antara pemerintah dan masyarakat (PKL) untuk menegakkan Perda dan meningkatkan PAD daerah.

Actions (login required)

View Item