IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI RIAU

MUBARAQ, HABLY (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI RIAU. Other thesis, FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI.

[img] Text
HABLY MUBARAQ.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.

Download (179kB)
Official URL: file:///D:/SKRIPSI%20UNTUK%20REPO/fia/HABLY%20MUBA...

Abstract

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Sebagai salah satu elemen manajemen pemerintah, selain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan berperan penting dalam menciptakan kinerja pemerintah yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 24 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Organisasi Organisasi Daerah mempunyai tugas, fungsi untuk menjalankan program pemerintah, dan sistem pengawasan dalam menjalankan tugas dan prinsipnya. Agar tugas dan fungsi berfungsi dengan baik, sistem pengawasan yang berlaku harus efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pegawai negeri sipil terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Preovinsi Riau telah berhasil meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil secara efektif di lembaganya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meski begitu, masih ada faktor penghambat berupa kurangnya penempatan pemimpin yang tidak tepat, sehingga pemimpin kurang atau tidak menguasai teknis pelaksanaan pekerjaan bawahan. Ada perasaan tidak harus mengambil tindakan terhadap bawahan mereka sendiri. itu adalah wewenang pimpinan unit kerja yang lebih tinggi

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Prodi Administrasi Negara
Depositing User: Users 4 not found.
Date Deposited: 10 Dec 2019 04:08
Last Modified: 10 Dec 2019 04:08
URI: http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/540

Actions (login required)

View Item View Item