Alya, Miranda Lady (2020) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas lancang Kuning.

	Text 1674201279_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201279_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB) | Request a copy

Abstract

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa selama ini yang terjadi di Polresta Pekanbaru untuk pemusnahan barang sitaan Narkotika itu terjadi selama 14 hari atau lebih sementara dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menentukan paling lama 2x24 jam sejak ditemukan dan dari Kepala Kejaksaan, Penyidik Kepolisian, BNN paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Rumusannya adalah pelaksanaan, kendala dan upaya dalam pemusnahan barang sitaan narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahasas tentang Implementasi Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Provinsi Riau, Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Provinsi Riau sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, namun belum efektif. Terlihat dari sulitnya mekanisme pemusnahan karena dibutuhkan surat izin dan perintah dari ketua Pengadilan Negeri yang ada di Provinsi Riau dan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika tersebut. Kendala adalah Belum tersedianya fasilitas tempat pemusnahan secara khusus, Prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama, tidak jelasnya catatan pelaporan yang disita penyidik polri dalam BAP penyitaan barang bukti, terbatasnya akses bagi publik untuk mengetahui dan mengecek kebenaran barang bukti, lemahnya pengawasan terhadap hasil sitaan barang bukti, kurangnya koordinasi antara penyidik, laboratorium forensic dan bagian tindak pidana umum kejaksaan, dan kesadaran hukum sejumlah oknum penyidik masih rendah dan cenderung berakibat timbulnya perilaku penggelapan barang bukti narkotika serta Diperlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini. Upayanya adalah dengan melengkapi personil, melengkapi sarana dan prasana, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan.

Actions (login required)

View Item