ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA

ASNAWI, EDDY (2021) ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA. ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA, 7 (1). pp. 1-13. ISSN 2580-1678

[img] Text
ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR.pdf

Download (186kB)
[img] Text
Pereviwer Jurnal Cendekia Hukum.pdf

Download (912kB)
Official URL: https://drive.google.com/file/d/1PEKCQ3JviNlGVWqs3...

Abstract

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penataan kewenangan dan mekanisme pembatalan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai pembentukan peraturan desa, namun tidak mengatur mengenai pembatalan peraturan desa. Pembatalan peraturan desa justru diatur pada Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota. Ketentuan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta tidak sesuai dengan kerangka otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme pembatalan peraturan desa sebaiknya dilakukan melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diperluas karena dipandang memiliki rasa keadilan dan semangat demokrasi serta merupakan wujud implementasi dari otonomi desa.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Peraturan Desa; Pembatalan; Otonomi Desa.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Hukum
Depositing User: Dr Edi Asnawi
Date Deposited: 28 Oct 2021 08:11
Last Modified: 28 Oct 2021 08:11
URI: http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1829

Actions (login required)

View Item View Item