Problematika Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)

ASNAWI, EDDY (2012) Problematika Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA). Problematika Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), 12 (1). pp. 1-9. ISSN 14122871

	Text JURNAL HUKUM RESPUBLICA.pdf Download (1MB)
	Text Pereviewer 16 Jurnal problematika penyusunan program legislasi daerah dalam pembentukan peraturan daerah.pdf Download (644kB)
	Text Pereviewer 11 Jurnal problematika penyusunan program legislasi daerah dalam pembentukan peraturan daerah.pdf Download (535kB)

Abstract

Kedudukan Prolegda mempunyai arti penting dan strategis dalam pemebentukan Perda. Namun masih ditemui permasalahan, yakni belum adanya politic will dari penyusunan Prolegda mengenai perlunya sinergi dalam setiap pembentukan Perda, seperti perencanaan secara terpola, sistematik, dan terpadu untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada perencanaan matang maka ditemui banyak kelemahan dalam penyusunan pembentukan Perda. Di samping itu, seringkali pembahasan rancangan Perda karena adanya order maupun desakan dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, produk Perda kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan di daerah, bahkan tidak jarang Perda tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma maupun asas pembentukannya. Timbulnya Perda bermasalah karena Perda tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak memiliki kepekaan sosial, Oleh karena itu, seharusnya domain penyusunan Prolegda dalam pembentukan Perda bukan hanya menjadi milik DPRD dan Pemda, akan tetapi juga harus dibuka ruang publik dalam penyusunan Perda sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dalam penyusunan Prolegda. Hal ini akan lebih memberikan harapan lahirnya Perda-Perda yang responsif dan aspiratif. Perencanaan yang baik dalam pembentukan Perda menjadi poin penting dalam menata sistem hukum dan produk hukum daerah secara menyeluruh dan terpadu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan daerah dan nasional.

Actions (login required)

View Item