PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BADAN DAN BARANG WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013

NUSYIRWAN, NUSYIRWAN (2019) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BADAN DAN BARANG WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text NUSYIRMAN.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (223kB)

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengambil tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan di kota Pekanbaru yang berkonsep terbuka. Dengan pengamanan yang Minimum Security tersebut membuat sebagian Warga Binaan Pemasyarakatan masih ada yang membawa dan menyimpan barang – barang yang di larang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Sedangkan, meskipun Minimum Security Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai harus tetap mematuhi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 dan 4 tentang tata tertib kewajiban dan larangan Warga Binaan Pemasyarakatan karena, Peraturan Menteri tersebut merupakan salah satu Dasar Hukum bagi Lembaga Pemasyarakatan yang Minimum Security. Agar Peraturan Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 dapat terlaksana dengan baik, maka dilakukan pemeriksaan badan dan barang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Kelas III Rumbai kota Pekanbaru. Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan badan dan barang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ? kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan badan dan barang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ? Dan upaya – upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan badan dan barang Warga Binaan Pemasyarakatan? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan sampel pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, Kepala Sub Seksi Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, dan Warga Binaan Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan pemeriksaan badan dan barang Warga Binaa Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 belum berjalan maksimal. Kendala yang dihadapi adalah karena situasi Lapas yang tidak dibatasi tembok dan tralis serta banyaknya ruang terbuka sehingga pemeriksaan terhadap barang – barang bawaan mereka akan sulit dipantau secara langsung oleh petugas. Dan upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi tersebut adalah melakukan razia atau penggeledahan milik Warga Binaan secara rutin atau insidentil. Kata kunci : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, LAPAS Terbuka Kelas III Rumbai, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Minimum Security

Actions (login required)

View Item