PENERAPAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT YANG MELANGGAR ATURAN PERKAWINAN SESUKU DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN HUKUM ADAT

IKEN SEKRIADI, IKEN (2019) PENERAPAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT YANG MELANGGAR ATURAN PERKAWINAN SESUKU DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN HUKUM ADAT. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text IKEN SEKRIADI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (218kB)

Abstract

Allah Subhanahua Taa’la menciptakan manusia berpasang-pasangan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Namun perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga, pergaulan dan lingkungan masyarakat karena adat merupakan refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat. Di dalam masyarakat adat meyakini bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan larangan karena di anggap sebagai saudara sesusuan, dan saudara sesusuan dilarang dinikahkan atau dikawinkan dan jika larangan perkawinan sesuku ini di langgar maka akan mendapatkan sanksi dari Kepala Suku. Jenis penelitian yang gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kepada masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan perkawinan sesuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hukum adat. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan perkawinan sesuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hukum adat. Apakah upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan perkawinan sesuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hukum adat Dari hasil penelitan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan perkawinan sesuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang optimal dimana masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku meskipun para pelaku perkawinan sesuku tersebut diberikan sanksi yang berat. Hal ini disebabkan oleh pergaulan muda-mudi di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang kurang terkontrol oleh kepala suku, masyarakat adat, keluarga serta ketidak pedulian muda-mudi terhadap pertemuan suku yang diadakan oleh Ketua Adat atau Suku. Kata kunci : Penerapan Sanksi, perkawinan sesuku, masyarakat

Actions (login required)

View Item