INKONSISTENSI NORMA HUKUM DALAM PERATURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (STUDI UNDANGUNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN)

IBNU MAS’UD, IBNU (2019) INKONSISTENSI NORMA HUKUM DALAM PERATURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (STUDI UNDANGUNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN). Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text IBNU MAS'UD.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (214kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan judul Inkonsistensi Norma Hukum Dalam Peraturan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Studi Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: pertama, bagaimana pengaturan dan penggunaan spektrum frekuensi radio menurut UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran; kedua, bagaimana inkonsistensi terjadi dalam peraturan dan penggunaan spektrum frekuensi radio menurut UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu untuk mengetahui sejauh mana hukum positif sinkron atau serasi yang mengatur bidang yang sama atau sejenis. Pembahasan dalam penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pengaturan dan penggunaan spektrum frekuensi radio menurut UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara horizontal pada kedua produk undang-undang tersebut tidak selaras atau inkonsisten, sedangkan secara vertikal norma pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak sinkron dengan norma Pasal 33 ayat (4) UU Telekomunikasi. Berdasarkan simpulan di atas, hendaknya regulasi yang mengatur ranah publik dan sumber daya alam terbatas, yaitu UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran harus memanfaatkan spektrum frekuensi radio untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan memproteksi kepemilikan dalam bentuk apapun oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Kata Kunci: Inkonsistensi, Norma Hukum, Sinkronisasi, Spektrum Frekuensi Radio, Telekomunikasi, Penyiaran

Actions (login required)

View Item