PELAKSANAAN PENAGIHAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN TANPA TANDA BUKTI DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

HORNOP HUTAGALUNG, HORNOP (2019) PELAKSANAAN PENAGIHAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN TANPA TANDA BUKTI DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

[img] Text
HORNOP HUTAGALUNG.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.

Download (214kB)
Official URL: file:///D:/SKRIPSI%20REPO/pdf/HORNOP%20HUTAGALUNG....

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Pelaksanaan Penagihan Pengelolaan Sampah Dengan Tanpa Tanda Bukti Retribusi Berupa Karcis/SKRD di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru menegaskan bahwa “Penagihan jasa pelayanan pengelolaan sampah dilakukan dengan tanda bukti pembayaran berupa karcis/SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru". Fakta dilapangan menunjukan bahwa dalam melakukan pembayaran retribusi sampah tersebut masyarakat perumahan tidak pernah diberikan/mendapat tanda bukti retribusi berupa karcis/SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menjelaskan pelaksanaan penagihan pengelolaan sampah dengan tanpa tanda bukti retribusi berupa karcis/SKRD di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Camat Rumbai ditetapkan dengan metode sensus, Lurah Umban Sari Kecamatan Rumbai ditetapkan dengan metode sensus, Ketua RT Perumahan Aliyah Syifa ditetapkan dengan metode sensus, Ketua RT Perumahan Lancang Kuning Sejahtera ditetapkan dengan metode sensus, Ketua RT Perumahan PIICR ditetapkan dengan metode sensus, Ketua RT Perumahan Villa Vadma ditetapkan dengan metode sensus, Warga RT 3 Perumahan Aliyah Syifa ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan penagihan pengelolaan sampah dengan tanpa tanda bukti di Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hambatannya bahwa kurangnya kerjasama yang baik antara petugas dilapangan dengan pihak RT dan RW dilingkungan Kelurahan Umban Sari, serta masih banyak warga yang tidak hadir pada saat dilakukannya musyawarah Kelurahan dikantor Kelurahan. Upaya mengatasi hambatannya adalah dengan melakukan evaluasi kinerja petugas kebersihan sampai pada lembaga pengelolaan kebersihan sampai pada tingkat kelurahan. Pihak kecamatan memberikan teguran pada lurah. Kata Kunci: Penagihan Sampah di Pekanbaru

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Hukum
Depositing User: Zuliyati Zuliyati
Date Deposited: 31 Dec 2019 08:45
Last Modified: 31 Dec 2019 08:45
URI: http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1184

Actions (login required)

View Item View Item